Musuhi Media, Jokowi Lebih Kejam dari Soeharto

Apakah Jokowi bisa lebih kejam dari Soeharto karena memusuhi media? Kasus pemblokiran media Islam terus menggelinding seperti bola salju. Semakin jauh menggelinding, semakin membesar. Dampaknya pun menjadi tak terkontrol lagi. Protes pun semakin massif. Bahkan di masjid-masjid sudah menjadi topik perbincangan yang panas, “Jokowi anti Islam”. Para jurnalis warga yang selama ini kontra terhadap konten beberapa media Islam bahkan mulai bergabung, menolak pemblokiran.

Bagi mereka pemblokiran media Islam yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk, jika dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto sekali pun. Menurut mereka, dalam hal pembredelan media, Jokowi jauh lebih kejam dibandingkan Soeharto.

Mari kita bandingkan dengan kasus pembredelan Majalah Tempo yang fenomenal dan tercatat sebagai sejarah hitam pers Indonesia.

Pada 21 Juni 1994, Tempo dibredel bersama dengan Editor dan Detik oleh Menteri Penerangan Harmoko atas perintah Presiden Soeharto. Alasannya, Tempo menerbitkan laporan investigasi tentang skandal pembelian 36 unit kapal perang eks-Jerman Timur oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie.

Dalam investigasinya, Tempo melaporkan telah terjadi penggelembungan harga dari USD12,7 menjadi USD 1,1 miliar. Selain itu, sebagian besar kapal perang tersebut langsung menjadi besi-besi tua terapung setibanya di Indonesia, karena rusak, biaya perbaikannya sangat mahal,  atau onderdilnya sudah tidak tersedia lagi.

Dalam keterangan persnya, Harmoko menjelaskan bahwa penbredelan terhadap Tempo, Editor dan Detik dilakukan karena majalah tersebut telah memberitakan hal-hal yang tidak benar, meresahkan dan dapat mengganggu keamanan nasional.

Simak baik-baik alasan resmi pemerintah ORBA ketika membredel Tempo yaitu telah memberitakan hal-hal yang tidak benar, meresahkan dan dapat mengganggu keamanan nasional.

Artinya, pemerintah ORBA pimpinan Presiden Soeharto yang terkenal sangat otoriter, keras dan antidemokrasi, tetapi saat membredel Tempo memberikan keterangan pers lengkap dengan alasan resmi pembredelan. Bahkan sebelum dibredel Tempo pernah 2 kali mendapat surat teguran dan Departemen Penerangan.

Bagaimana dengan pemblokiran media Islam di era Presiden Jokowi?

Tanpa ada angin dan hujan, tanpa ada keterangan apapun tiba-tiba 22 situs media Islam langsung diblokir. Lebih ironis lagi baik BNPT maupun Kemenkominfo saling menyalahkan ketika datang protes bertubi-tubi. Pihak BNPT bahkan berkali-kali menyatakan dihadapan media bahwa lembaganya telah terzalimi dengan adanya pemberitaan massif terkait pemblokiran. Menurut pihak BNPT, seharusnya yang disalahkan terkait pemblokiran situs media Islam adalah Kemenkominfo yang melakukan pemblokiran bukan BNPT. Nah loh…..

Jika di era ORBA yang otoriter, keras dan antidemokrasi saja, sebelum dilakukan pembredelan ada surat teguran lalu ada keterangan pers yang menjelaskan alasan pembredelan. Maka menjadi sangat ironis, ketika di era Reformasi dimana kebebasan berekspresi sebagai salah satu tuntutan reformasi, justru pemblokiran media Islam dilakukan tanpa pemberitahuan apapun.

Dan sejarah membuktikan, ketika Tempo dibredel terjadi protes besar-besaran dikalangan mahasiswa dan wartawan yang memberi simpati pada Tempo. Dan ketika Tempo terbit kembali pasca reformasi, langsung menjadi majalah nomor satu karena mendapat “iklan gratis” akibat pembredelan.

Maka tidak heran ketika umat Islam mulai bertanya dan mencari informasi tentang situs-situs media Islam yang dibredel tersebut. Terbukti di masjid-masjid, topic pemblokiran media Islam menjadi topikhangat dalam perbincangan.

Jadi dengan membandingkan pembredelan Tempo dan pemblokiran media Islam, siapa yang lebih kejam, Soeharto atau Jokowi?

Catatan: Saya pun tidak suka terhadap situs Voa-Islam dan Arrahmah, tetapi ketidaksukaan saya tidak akan mematikan rasionalitas saya untuk terus memperjuangan kebebasan berekspresi.

Hanya satu kata, lawan!!!