Koalisi Pemerintah sangat Bergantung pada PKS

Posisi PKS menjadi sangat diperhitungkan Demokrat dalam struktur koalisi setelah Golkar tak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Partai Demokrat.

Pendapat itu dikemukakan oleh pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes kepada INILAH.COM, Sabtu (19/6).

"Meskipun kritis terhadap pemerintah, PKS masih sangat diperhitungkan Demokrat dalam struktur koalisi. Peneguhan koalisi antara PKS dan Demokrat (SBY) dalam Munas PKS menjadi bukti betapa Demokrat tak mau kehilangan PKS," ujar Arya.

Menurut Arya, Demokrat sangat berkepentingan agar PKS menjaga komitmen koalisi dalam pemerintahan. Karena bila PKS mengancam akan keluar dari koalisi justru menyulitkan bagi Demokrat, terutama setelah Golkar tak sepenuhnya bisa dikendalikan.

"Hubungan PKS-Demokrat seperti benci-benci tapi rindu. Dua-duanya sama-sama membutuhkan. Makanya, meskipun kadang bandel dan kritis terhadap pemerintah, Demokrat masih tetap mempertahankan PKS," ungkap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Namun, Arya pun mengingatkan agar PKS dapat menciptakan inovasi politik saat berada di koalisi. Apabila tidak, keberadaan PKS di koalisi justru menjadi petaka politik bagi PKS pada pemilu 2014 mendatang.

"PKS sebenarnya tak terlalu banyak mendapat berkah politik saat bergabung dengan koalisi pemerintahan. Kesuksesan pemerintahan justru dinikmati oleh Demokrat. Perolehan suara PKS hanya meningkat 0,5% saat bergabung di koalisi pemerintahan, yaitu dari 7,4% pada pemilu 2004 menjadi 7,9% pada pemilu 2009. Namun, saat berada di luar pemerintahan, lonjakan suara PKS sangat besar sekali, yaitu sebesar 6,5% dari 1,4% (1999) menjadi 7,4% pada 2004," urainya.

Arya mengatakan, inovasi politik PKS justru tumpul saat berapa di koalisi pemerintahan. Hampir tidak ada inovasi politik yang luar biasa saat PKS menjadi bagian dari pemerintahan.

"Kita masih harus menunggu, apakah ide PKS tentang partai terbuka dan moderat mampu mempengaruhi perolehan suaranya pada pemilu nanti," tandas Arya