Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan apakah pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan kehendak rakyat? Ia juga mempertanyakan batasan dari pengusutan kasus HAM itu, apakah terhenti di kasus kerusuhan dan penculikan aktivis jelang reformasi, atau jauh ke belakang, seperti penembakan misterius (petrus), pembantaian tahun 1965, atau bahkan sampai tragedi 1948.
Pendapat saya, pertanyaan Bung Fadli itu mengandung logika yang sesat dan menyesatkan.
