8 Kesalahan Penyebab Banjir Versi Jokowi Ahok

Jokowi tidak mungkin bersalah dalam banjir Jakarta. Berikut adalah deretan beritanya :

1. Jakarta Utara Banjir, Salah Penjaga Pintu Air
http://jakarta.okezone.com/read/2014/01/17/500/927758/jakarta-utara-banjir-ahok-salahkan-penjaga-pintu-air

CERDASKAN BANGSA! INILAH JAWARA PARTAI KORUPTOR

Berdasarkan data yang dirilis oleh @PilkadaUpdate, PDIP menjadi Juara 1 Partai Terkorup, disusul Golkar sebagai runner up.

Pencitraan? Ini Ilmunya

Agan2 sering denger kata pencitraan? Dan hampir tiap waktu kita disuguhin 'cerita' (bukan berita) 2 org yg gimanaaa gitu. Satu agan menteri, satu agan lagi gubernur. Modelnya, polanya plek sama.

Nah... inilah dia ilmunya Gan.

Banjir Jakarta Membuktikan Proyek Pencitraan Jokowi Gagal

[caption id="attachment_1018" align="aligncenter" width="400"] Poster ini pernah membanjiri Jakarta dengan janji cukup 100 hari Jokowi mampu beresi masalah bajir di Jakarta.[/caption]

Banjir dan kemacetan merupakan problem utama Kota Jakarta. Dalam kampanye-kampanyenya para  Calon Gubernur Jakarta termasuk Pasangan Jokowi dan Ahok dalam Pilgub terdahulu, janji mengatasi banjir dan kemacetan menjadi jualan utama.

Jokowi dengan “blusukannya” telah mencuri hati dan simpati sebagian besar pemilih dan warga Jakarta sehingga terpilih menjadi Gubernur. Bahkan kepopuleran Jokowi melebar menjadi Tokoh Nasional, sehingga di gadang-gadang oleh para simpatisannya untuk menjadi Calon Presiden di Tahun ini.

Saya bukan warga Jakarta,bukan pembela dan sebaliknya bukan juga pembenci Jokowi. Saya hanya memakai logika saja, Kenapa Jokowi yang menurut saya hanya mempunyai prestasi biasa-biasa saja,baik sewaktu menjadi Walikota Solo maupun setelah sekarang menjadi Gubernur Jakarta begitu di puja-puja konon banyak orang?

Pembantaian Dengan Dalih Memberantas Teroris by: @MustofaNahraa

BNPT dgn proyek deradikalisasi & Detasemen Khusus Antiteror (DENSUS) 88 dengan alasan memberantas aksi terorisme terus menerus membunuhi "terduga" teroris. Apakah bisa menekan jumlahnya atau justru semakin meningkat? 

Tulisan ini merupakan kumpulan kicauan di twitter yang disampaikan oleh sebuah akun M1L1K UM4T (@MustofaNahra) yang berkaitan dengan isu pemberantasan terorisme yang justru berubah menjadi 'state terorism'.

• TERORIS KEMBALI BERAKSI DI BALI http://t.co/WaNZKrrv4G


• 

 

• 
  
  
  

  KALAU BEGINI, TIDAK MENGUNDANG TERORIS KAN? http://t.co/YdoU9Kp544

  
  

  

  
  

   

  
  


• 
  
  
  

  INI JUGA MENGUNDANG ORANG JADI TERORIS http://t.co/InQF4YSvXG

  
  

  

Kuis Kebangsaan Ternyata Bohong

Inilah bukti bahwa Kuis Kebangsaan yang ditayang di RCTI tidak lain acara yang telah direkayasa.

Jelas sekali terdengar penelpon yang memenangkan hadiah menjawab dengan jawaban yang benar, padahal soal belum lagi dibacakan. Uniknya, kuis yang ditayangkan LIVE ini tidak dihentikan. Terlihat jelas sang presenter sempat tertegun sejenak namun pertanyaan tetap diteruskan. Jelas, jawaban yang diberikan bernilai benar.

Pengadilan Drama Seorang LHI

“Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Hakim, saya tidak menerima keputusan itu dan saya akan melanjutkan proses hukum berikutnya, baik proses hukum di dunia ini maupun di akhirat nanti”. Ujar LHI saat sidang berakhir senin (9/12) malam.

Perkataan LHI diatas menutup sidang pada malam itu. Malam panjang yang dinanti hampir sembilan bulan setelah drama suap impor sapi dimulai. Cerita persidangan kasus suap impor sapi ini bisa dikatakan bombastis layaknya drama sinetron. Berbagai intrik dan kejutan menarik muncul dalam rentang waktu yang tak terduga. Lika-liku fakta persidangan dan pemberitaan menambah serunya alur drama hingga mampu menyedot perhatian besar dari berbagai pakar hukum, masyarakat dan kalangan lainnya.

Aktor Intelektual di Balik Suap SKK Migas

Kuasa hukum tersangka suap di SKK Migas Deviardi, Effendi Saman mengungkapkan asal-usul uang yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah ruang kerja Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno senilai US$ 284.862. Menurut Effendi, uang yang disimpan di tas hitam kecil itu berasal dari Komisaris PT Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong.

Menurut Effendi, uang itu dipergunakan untuk kepentingan tender di lingkungan SKK Migas. Dalam perjalanannya, uang tersebut diterima Deviardi lalu diserahkan kepada mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Usai diterima, uang itu tak berlangsung lama dalam genggaman Rudi. Rudi, kata Effendi, selanjutnya memberikan uang itu kepada Waryono Karno dan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Tri Yulianto. Penyerahan itu dilakukan Rudi kepada Tri atas permintaan Sutan Bathoegana untuk tunjangan hari raya (THR) komisi energi. “Jadi begitu asal mulanya,” kata Effendi di Jakarta, Senin (9/12).

SBY Otak Suap SKK Migas?

Kasus suap SKK Migas yang melibatkan mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini terus ditelusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun sudah menemukan ada korelasi antara suap SKK Migas dengan permintaan THR oleh Komisi Energi DPR. Sutan Bhatoegana, politisi Partai Demokrat pun sudah diminta keterangan KPK termasuk dikonfrontir beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini.

Dan tidak menutup kemungkinan politisi yang suka mengungkapkan kalimat “ngeri-ngeri sedap ini” akan menjadi tersangka dalam kasus suap ini.

RAKYAT MESIR MEMBOIKOT REFERENDUM KONSTITUSI KUDETA

Kutwit Komnas KDM @KabarMesir ttg Rakyat Mesir memboikot Referendum Konstitusi versi Kudeta Junta Militer.. 

by KabarMesir



Tweeps, berikut ini akan kami kultwitkan alasan rakyat Mesir memboikot Referendum Amandemen Konstitusi versi junta.

1/ Terhitung sjk tgl 1/12/2013 Panitia Amandemen Konstitusi Mesir yg dipimpin@amremoussa tlh menyelesaikan tugasnya

 

2/ Panitia perumus amandemen konstitusi ini terdiri dr 50 org tugasnya mengamandemen konstitusi yg sah periode Presiden #Morsi
 

3/ Tim 50 ini beranggotakan seluruh keluatan politk, agama & militer yg secara berjamaah mengkudeta pemerintahan yg sah
 

4/ Presiden boneka Kudeta, Adli Manshour menunjuk 50 org yg direkomendasikan as-Sisi utk mengamandemen konstitusi 2012